‘Wartawan Radikal’, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat: Seandainya Saya Seorang Belanda

oleh -82 views
Para pengajar di Taman Siswa Yogyakarta | Koleksi Stichting Nationaal Museum van Wereld /CC BY-SA 3.0

CARUBAN NAGARI-Tidak banyak yang mengetahui nama Soewardi Soerjaningrat. Tapi bila nama ubahannya, Ki Hadjar Dewantara, yang digunakan maka orang menjadi sangat familiar. Nama itu dikenal sebagai tokoh pembaharu pendidikan Indonesia. Lewat pendirian Taman Siswa di tahun 1922.

Sebelum ia mengganti nama bangsawannya menjadi lebih egaliter di tahun 1922, tidak banyak yang tahu bahwa Ki Hadjar Dewantara adalah salah satu tokoh penting di awal pergerakan Indonesia. Sebelum berjuang lewat jalur “politik pendidikan” melalui Taman Siswa, ia menempuh jalan “politik pergerakan” dengan membangun organisasi, mengkritik pemerintah kolonial dengan tulisan, dan berceramah di vergadering.

Soewardi dikenal sebagai patron bagi para aktivis nasionalis Indonesia yang lebih muda. Benedict Anderson dalam karyanya Imagined CommunitiesReflections on the Origin and Spread of Nationalism (2006) menyebutnya sebagai “nasionalis Jawa-Indonesia awal”.

Tapi Soewardi tidak hanya bisa dianggap sebagai salah satu pelopor pergerakan antikolonial Indonesia. Warisannya yang tak kalah berpengaruh bagi gerakan kemerdekaan Indonesia adalah formulasi gagasannya yang radikal dan visioner bagi pembentukan Indonesia modern bersama Tjiptomangoenkoesoemo dan Douwes Dekker dalam organisasi Indische Partij (IP).

Soewardi Soerjaningrat lahir dari keluarga aristokrat terkemuka Yogyakarta, Paku Alam, pada tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya Pangeran Soerjaningrat adalah putra tertua dari Pangeran Paku Alam III.

Meskipun ia berasal dari keluarga kerajaan, menurut Savitri Scherer dalam Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX (2012), keluarganya secara relatif jatuh miskin karena pengalihan kepemimpinan keluarga itu kepada Paku Alam V dan pengikutnya. Ayahnya yang hanya menjadi salah satu dari banyak pangeran dalam kelompok pangeran yang lebih rendah hanya menerima sedikit bantuan dari pemerintah Belanda.

Dengan kondisi latar belakang ekonomi dan status sosialnya tersebut maka Soewardi tidak menempuh pendidikan yang paling istimewa untuk golongan elite bumiputera, yaitu HBS (Horgere Burger School) maupun di sekolah administratif OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren) (Scherer, 2012).

Meskipun demikian, Soewardi mewakili semangat “zaman kemajuan” di awal abad ke-20; yakni pada saat banyak dari golongan bangsawan bumiputera yang meraih status “kebangsawanannya” melalui jalan profesional atau ilmu pengetahuan daripada sekedar mewarisi titel bangsawan dari trah keturunan keluarga.

Bersama Tjiptomangoenkoesoemo, Soewardi merupakan orang Jawa paling pertama yang mendorong tindakan politik sebagai jalan untuk memperkenalkan pembaruan sosial

Di usia 14 tahun Soewardi muda melanjutkan pendidikan di sekolah kedokteran STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) di Batavia. Namun, ia keluar dari sekolah tersebut di tahun 1909 tanpa menyelesaikan pendidikannya tersebut.

Soewardi sempat bergabung dengan organisasi priyayi Jawa Boedi Oetomo (BO) (1908). Tapi tidak lama ia memutuskan keluar karena merasa organisasi ini ekslusif dan tidak progresif.

Setelah keluar dari sekolah kedokteran, Soewardi sempat bekerja pada sebuah pabrik gula di Probolinggo selama setahun, kemudian pergi ke Yogyakarta bekerja pada perusahaan obat-obatan selama setahun. Di tahun 1912 ia pindah ke Bandung untuk menjadi jurnalis De Express atas saran Douwes Dekker yang tertarik dengan tulisan-tulisannya.

Bersama Tjiptomangoenkoesoemo, Soewardi merupakan orang Jawa paling pertama yang mendorong tindakan politik sebagai jalan untuk memperkenalkan pembaruan sosial (Scherer, 2012). Tidak merasa cocok dengan pendekatan yang diambil BO, Soewardi membantu Sarekat Islam (SI) yang dirasanya lebih radikal secara politik dan merakyat.

Menurut Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1997), ada dua SI yang muncul di tahun 1912, yang paling terkenal adalah SI Bandung yang kepemimpinannya dipimpin oleh para jurnalis: Soewardi Soerjaningrat sebagai ketua (De Express), A. Wignjadisastra sebagai sekretaris (Kaoem Moeda), dan sebagai wakil ketua, Abdoel Moeis (Preanger Bode).

Namun, kontribusi Soewardi yang jauh lebih penting dalam pergerakan antikolonialisme adalah keterlibatannya bersama Tjiptomangoenkoesoemo dan Douwes Dekker dalam organisasi Indische Partij (IP). Meskipun organisasi ini hanya berlangsung singkat selama setahun tapi, menurut R.E. Elson dalam The Idea of Indonesia (2009), IP adalah “organisasi yang jauh lebih penting bagi gagasan Indonesia modern ketimbang BO atau SI”.

IP adalah organisasi yang didirikan tahun 1912 oleh tokoh Indo Douwes Dekker, yang disebut oleh Poeze, sebagai “wartawan radikal yang kaya nuansa”. Meskipun IP memiliki anggota keturunan Eropa-Asia lebih banyak daripada orang Indonesia, tapi organisasi ini menginginkan agar orang Indo dan Indonesia bersatu menyatakan “kesatuan segenap rakyat Hindia”.

Berbeda dengan BO dan SI, IP memiliki keyakinan politik bahwa yang memberikan kekuatan terhadap gagasan Indonesia bukanlah kesatuan yang dibangun atas solidaritas etnis atau ras, keterikatan keagamaan, atau bahkan kedekatan geografis, melainkan rasa kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus yang mengalir darinya (Elson, 2009).

Pengalaman sebagai rakyat yang sama-sama ditindas oleh kolonialisme menghadirkan rasa kesatuan yang belum pernah ada sebelumnya. Imperium penjajahan Belanda mau tidak mau harus diakui sebagai pendorong yang memunculkan imajinasi para anggota IP atas gagasan bangsa.

IP adalah organisasi pertama berasas nasional yang memproklamirkan kemerdekaan untuk bangsa Hindia. Organisasi ini menyatakan bahwa Hindia adalah tanah milik mereka, negara mereka, biarpun penciptaannya bukan dilakukan oleh mereka.

Mereka mengimajinasikan bahwa konsep bangsa Hindia kelak tidak memiliki hierarki berdasarkan ras, budaya, agama, atau intelektualitas bagi kesatuan itu, tapi disatukan berdasarkan kesetaraan kemanusiaan sekuler.

Menurut Taufik Abdullah di dalam bukunya Indonesia: Towards Democracy (2009), gagasan IP mengenai bangsa Hindia bagaimanapun “terlalu idealistik dan terlalu modern pada masanya”. Meskipun demikian gagasan kebangsaan mereka menjadi pondasi yang siginifikan bagi perkembangan gagasan Indonesia modern di masa depan.

Gagasan IP jelas merupakan ancaman yang membahayakan bagi pemerintah kolonial. Menurut Harry Poeze dalam karyanya Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950 (2008), pemerintah Belanda menilai bahwa organisasi ini sudah bergerak terlalu jauh dengan propaganda menentang diskriminasi rasial dan berjuang demi Hindia yang mandiri, lepas dari negeri Belanda.

Oleh sebab itu, IP pun dilarang beroperasi pada Maret 1913. Sebagai gantinya Tjipto dan Soewardi mendirikan Comite Boemipoetra untuk mempropagandakan pembentukan parlemen Hindia dan dibentuknya partai-partai politik.

“Seandainya saya seorang Belanda, maka kiranya saya tak menyelenggarakan perayaan kemerdekaan di tanah yang penduduknya tak kita beri kemerdekaan … Berikanlah dulu kemerdekaan kepada bangsa terjajah itu, barulah kita merayakan kemerdekaan kita sendiri.

Pada 19 Juli 1913 Soewardi mengeluarkan pamflet politik yang kontroversial, yang ditulis hingga saat itu oleh seorang Indonesia, berjudul “Als ik eens Nederlander was” (Seandainya Saya Seorang Belanda) yang diterbitkan di surat kabar De Express. Tulisan satir ini berisi pengecaman terhadap perayaan kemerdekaan seratus tahun (1813-1913) Belanda yang akan diadakan di tanah jajahan Indonesia.

Dengan mendaku sebagai seolah-olah seorang Belanda, Soewardi mengatakan bahwa tidak etis bagi para kolonialis untuk menyelenggarakan peringatan kemerdekaan di negeri jajahan di mana orang-orang yang terjajah itu sudah mempunyai keberanian untuk tidak mematuhi Belanda.

Menurut Soewardi, “Seandainya saya seorang Belanda, maka kiranya saya tak menyelenggarakan perayaan kemerdekaan di tanah yang penduduknya tak kita beri kemerdekaan … Berikanlah dulu kemerdekaan kepada bangsa terjajah itu, barulah kita merayakan kemerdekaan kita sendiri”.

Scherer (2012) mengatakan “sifat dasar eksplosif dari tulisan ini bukanlah semata-mata karena nada provokatifnya, melainkan juga karena artikel itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan kemudian dibagikan sebagai surat selebaran terpisah yang memungkinkan orang yang tidak dapat berbahasa Belanda membacanya”.

Pertama kalinya seorang aktivis Indonesia mengkritik pemerintah kolonial dengan keras kemudian disebarkan kepada kalangan luas. Yang membuat efek tulisan tersebut lebih dahsyat adalah pamflet itu ditulis oleh seorang aristokrat Jawa yang jelas mempunyai pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat.

Dengan latar belakang sosial yang berpengaruh, Soewardi mempunyai kekuatan yang lebih berbahaya sebagai pembentuk pendapat yang mengancam pemerintah kolonial daripada rekan-rekan perjuangannya, seperti Tjiptomangoenkoesoemo, Douwes Dekker, ataupun Abdoel Moeis.

Apalagi sebagai seorang aristokrat Jawa yang kurang lebih masih dianggap tradisional waktu itu, pendapat Soewardi dianggap dapat menciptakan kegawatan yang mampu menimbulkan satu sikap rakyat yang lebih kritis terhadap Belanda.

Menariknya adalah pada awalnya pemerintah Belanda tidak mempercayai bahwa Soewardi lah yang menulis esai politik tersebut. Mereka menduga “si pembangkang” Tjiptomangoenkoesoemo sebagai orang yang menulis karangan itu atau setidaknya esai tersebut ditulis Soewardi di bawah pengaruh dan tekanan dari dokter itu (Scherer, 2012).

Seminggu kemudian tanggal 28 Juli 1913 Soewardi menulis esai berjudul “Semua untuk Satu tetapi juga Satu untuk Semua” di harian De Express yangmengatakan bahwa dialah orang yang berada di balik tulisan “Seandaianya Saya Seorang Belanda”.

Kemarahan pemerintah Belanda atas tulisan Soewardi tersebut menyebabkan Gubernur Jenderal menggunakan Exorbitante Rechten – hak istimewa Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk untuk menangkap, membuang, dan memberangus pers, dan sebagainya – untuk membuang tiga serangkai, Soewardi, Tjipto, dan Douwes Dekker, ke Belanda.

Sesampainya di pengasingan di Belanda, Soewardi tidak menjadi seorang pesakitan. Sebagai seorang buangan, ia bersama Tjipto dan Dekker diterima dengan penuh kehormatan oleh partai sosialis demokrat Belanda, Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP).

Mereka berbicara di hadapan tujuh pertemuan umum SDAP, bahkan dalam satu pertemuan di Amsterdam hadir sekitar 3.000 pendengar. Harian SDAP, Het Volk, bahkan memberikan satu halaman penuh kepada ketiga orang itu untuk berbicara pengalaman mereka dan perlakuan terhadap diri mereka.

Ia adalah orang yang berperan penting dalam mengubah jalannya Indische Vereeniging dari “perhimpunan untuk bersenang-senang” menjadi “perhimpunan yang terlibat politik dan menjadi pendukung kebebasan Hindia”.

Di samping itu, Soewardi memberikan pengaruh politik yang cukup kuat terhadap organisasi pelajar Indonesia di Belanda, Indische Vereeniging, yang menjadi cikal bakal Perhimpunan Indonesia. Menurut Poeze (2008), Soewardi menduduki tempat yang sentral dan berwibawa di kalangan mahasiswa Indonesia.

Ia adalah orang yang berperan penting dalam mengubah jalannya Indische Vereeniging dari “perhimpunan untuk bersenang-senang” menjadi “perhimpunan yang terlibat politik dan menjadi pendukung kebebasan Hindia”.

Soewardi membantu penerbitan perdana Hindia Poetra yang menjadi majalah dari Indische Vereeniging di tahun 1916. Di luar itu, Soewardi juga menulis untuk koran-koran kiri Belanda, seperti Het Volk dan De Nieuwe Amsterdammer.

Kontribusinya yang perlu dicatat selama di pengasingan adalah mendirikan Kantor Berita Indonesia (Indonesisch Persbureau). Lembaga ini didirikan bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik Belanda mengenai hal apa pun yang diperlukan oleh pihak Indonesia.

Yang menarik adalah meskipun ia masih menulis mengenai persoalan-persoalan politik, Soewardi tidak secara mencolok membuat pernyataan apa pun tentang mutu pemerintahan kolonial Belanda secara tajam. Di negeri Belanda yang relatif lebih bebas dalam menyampaikan pendapat, ia malahan “menahan diri dan tidak menyatakan pendapat yang bernada mencela Belanda dan kolonialisme Belanda” (Scherer, 2012).

Selama masa pengasingannya di Belanda inilah Soewardi menulis dengan gaya yang lebih moderat dan mengalihkan perjuangan politiknya yang radikal ke masalah-masalah kebudayaan dan hak asasi perseorangan (Scherer, 2012). Di Belanda ini juga, ketika menempuh pendidikan guru, Soewardi semakin tertarik dalam mendalami pemikiran tokoh-tokoh pendidikan dunia, seperti Montesorri, Frobel, sampai sastrawan terkenal India Rabindranath Tagore.

Joss Wibisono dalam artikelnya “Soewardi di Pengasingan: Nasionalisme versus Sosialisme” (2014) di Lembaran Sejarah menyatakan bahwa selama di pengasingan Soewardi menunjukkan kecondongan haluan dan pemikiran politiknya kepada “nasionalisme kanan”.

Dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh perhimpunan Tionghoa Chung Hwa Hui, Soewardi melakukan debat dengan Sneevliet yang sama-sama diusir dari Indonesia karena aktivitas politik radikalnya. Sneevliet menyatakan bahwa jalan keluar menuju pembebasan Indonesia adalah perjuangan kelas yang revolusioner. Sementara itu, Soewardi tidak setuju akan hal itu dengan alasan bahwa Indonesia belum cukup matang untuk itu.

Sebuah laporan dalam majalah De Nieuwe Amsterdammer menuliskan debat hebat antara Soewardi dan Sneevliet mengenai nasionalisme dan sosialisme di Indonesia tersebut. Laporan itu mengatakan “(Soewardi) orang Timur ini, nasionalis yang tegas dan pembenci penjajah ini, membayangkan pembebasan bangsanya dengan segera, namun dengan cara tertib dan dengan cara yang sudah dipikirkan masak-masak. Itu bukanlah pembebasan yang diperoleh lewat pemberontakan yang sekejap dicetuskan”.

Periode pembuangan di Belanda menurut saya merupakan episode yang paling menarik yang mempengaruhi kecenderungan politik Soewardi di tahun 1920an ketika ia semakin dalam terlibat dalam kegiatan “pembaruan kebudayaan” melalui Taman Siswa.

Ketika Soewardi Soerjaningrat melepaskan nama kebangsawanannya menjadi Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1920an, kita dapat melihat bahwa semakin dalam keterlibatan Soewardi di pembaruan kebudayaan, semakin banyak pandangan reformis sosialnya yang radikal digantikan pelan-pelan oleh suatu pendirian revisionis yang lebih lunak. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *