Selalu Dinanti Saat Lebaran, Sejarah THR yang Perlu Diketahui

oleh -84 views
Soekiman Wirjosandjojo

CARUBAN NAGARI-Hari Raya Idul Fitri tak terasa tinggal beberapa hari lagi. Untuk momen spesial ini ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bukan bagi-bagi THR (Tunjangan Hari Raya).

Pembagian THR biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Mereka yang sudah bekerja akan memberikan sejumlah uang kepada sanak saudara, terutama anak-anak kecil saat mudik ke kampung halaman.

Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejarah dan fakta-fakta menarik tentang THR, carubannagari.radarcirebon.com telah merangkum ulasan lengkapnya di bawah ini.

Sejarah THR

Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) menyebutkan bahwa THR pertama kali diadakan pada era Kabinet Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Masyumi sekitar tahun 1950-an. Kala itu, THR diberikan sebagai salah satu bentuk program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara yang dulunya dikenal dengan sebutan pamong pradja.

Menurut Saiful Hakam, peneliti muda LIPI, kabinet Soekiman membayarkan tunjangan kepada pegawai di akhir Ramadan sebesar Rp125 (sekarang setara dengan Rp1,1 juta) hingga Rp200 (sekarang setara dengan Rp1,75 juta).

“Bukan hanya itu, mula-mula kabinet ini juga memberikan tunjangan beras setiap bulannya,” kata Hakam, sebagaimana dikutip carubannagari.radarcirebon.com dari website resmi LIPI, Minggu (2/5/2021).

Pemberian THR ini pun sempat menuai pro dan kantra, mengingat pada saat itu THR hanya diberikan kepada para PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kaum buruh pun sepakat untuk mogok kerja pada 13 Februari 1952. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes mereka aga pemerintah juga memberikan tunjangan mereka.

Namun sayang, perjuangan mereka langsung dibungkam oleh tentara yang diturunkan pemerintah. Hakam mengungkapkan bahwa pada saat itu sebagian besar pamong pradja terdiri dari priayi, menak, kaum ningrat yang kebanyakan berafiliasi ke Partani Nasional Indonesia (PNI).

Untuk mengambil hati pegawai, Soekiman lalu memutuskan untuk memberikan tunjangan di akhir bulan puasa dengan harapan mereka akan mendukung kabinet yang dipimpinnya.

“Nah, sejak itulah THR jadi anggaran rutin di pemerintahan bahkan sekarang kalau ada perusahaan yang mangkir tak bayar THR karyawannya bisa kena tegur pemerintah, bahkan kena penalti,” tukas Hakam.

Selama masa pandemi Covid-19 hingga tahun 2021 ini, apakah THR akan tetap diterima para pekerja seperti tahun-tahun sebelumnya? Pertanyaan ini belakangan ini kerap menjadi bahan perbincangan dan perhatian para pekerja. Di tengah situasi krisis yang berkepanjangan akibat pandemi Covid-19, ada indikasi THR tahun 2021 tidak bisa lagi diperoleh pekerja seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dari pemberitaan media massa dan media sosial, kita tahu sejumlah organisasi buruh mengancam akan dan bahkan sebagian telah menggelar demo besar-besarkan jika THR tahun ini tidak dibayar penuh. Ancaman dari pekerja ini muncul karena ditengarai sejumlah perusahaan dan pengusaha telah melontarkan usulan kepada Menteri Tenaga Kerja RI agar memperbolehkan pengusaha mencicil atau memotong jumlah THR.

Berbeda dengan situasi sebelum pandemi Covid-19 di mana pemberian THR relatif lancar, saat ini situasinya memang berbeda. Meluasnya ancaman virus Covid-19 ke hampir semua negara di dunia menyebabkan kondisi perekonomian global maupun nasional menjadi lesu. Dengan dalih kondisi ekonomi tengah lesu, maka sejumlah pengusaha pun dilaporkan telah meminta pemerintah memahami kondisi yang tengah dialami para pengusaha.

Di berbagai daerah, tidak sedikit perusahaan yang terancam kolaps gara-gara imbas pandemi Covid-19. Sejumlah perusahaan yang mampu bertahan hidup, biasanya juga belum sepenuhnya mampu keluar dari tekanan krisis ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini, sejumlah pengusaha pun mengusulkan opsi agar mereka boleh menyicil atau bahkan memotong jumlah THR yang diterima para pekerja.

Bagi para pengusaha, ketika pangsa pasar terus menurun dan pendapatan perusahaan tidak lagi menguntungkan, bisa dipahami jika kewajiban memberi THR menjadi beban berat. Sementara itu, bagi para pekerja, THR pada dasarnya adalah hak, dan tidak ada alasan perusahaan menyicil atau menolak memberi THR.

PP Nomor 78 Tahun 2015 menyebutkan, bahwa THR adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. THR adalah pendapatan non-upah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan. Artinya, THR semestinya bukan dipersepsi sebagai bagian dari pos pengeluaran yang membebani perusahaan, melainkan merupakan investasi sosial yang bermanfaat menjamin reputasi dan kelangsungan masa depan perusahaan.

Tahun 2020 lalu Kementerian Tenaga Kerja RI memang mengizinkan pengusaha untuk mencicil atau menunda pembayaran THR akibat imbas pandemi Covid-19. Di tahun 2021 ini apakah Kemnaker akan kembali mengeluarkan kebijakan yang sama, tentu tergantung pada banyak hal. Bukan tidak mungkin pemerintah akan memberi toleransi kepada sebagian perusahaan yang dinilai tidak kuat membayar THR sesuai ketentuan. Memilih membela perusahaan atau berpihak kepada kepentingan para pekerja, bagi pemerintah adalah situasi yang serba dilematis.

Memutuskan bagaimana mekanisme pembayaran THR yang menjadi hak pekerja, pemerintah seperti dihadapkan pada situasi yang dilematis. Meski pemerintah menyadari bahwa kondisi ekonomi para pengusaha sebagian besar kurang menyenangkan. Namun demikian, THR adalah hak sepenuhnya para pekerja.

Selama setahun terakhir, bukan rahasia lagi bahwa banyak pekerja harus melalui situasi yang sulit karena upah mereka dipotong dengan alasan dampak pandemi Covid-19. Untuk itu, di mata para pekerja THR adalah bagian dari hak yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya.

Bagi para pekerja, ketika banyak perusahaan berhasil mengeruk keuntungan besar, mereka rata-rata ekspansif dan memperbesar skala usahanya tanpa mau berbagi keuntungan kepada para pekerja. Ini berbeda bila dibandingkan dengan situasi pandemi Covid-19. Ketika perusahaan rugi, para pengusaha dengan cepat biasanya akan mengeluh dan meminta pengertian para pekerja agar mereka ikut memiliki sense of belonging terhadap nasib perusahan.

Sikap pengusaha yang mengeluh ketika buntung, dan diam saja ketika untung, bagi para pekerja tentu dinilai kurang adil. Meminta para pekerja memahami kondisi perusahaan dan bersedia THR dicicil atau tidak dibayarkan, di satu sisi memang wajar dilakukan karena kelangsungan perusahaan sedang terancam. Tetapi, tanpa didahului transparansi dan relasi pekerja dan majikan yang baik, sebetulnya sulit meminta para pekerja bisa berempati.

Perusahaan yang berkembang secara kontraktual dan tidak terbiasa menyapa para pekerja dengan hati, niscaya akan menghadapi resistensi dari para pekerja ketika THR mereka tak dibayarkan sesuai ketentuan. Ini berbeda jika sejak awal para pengusaha telah bersikap transparan dan menjalin komunikasi yang baik dengan para pekerjanya.

Rasa empati, dan rasa memiliki perusahaan termasuk ikut memahami berbagai masalah yang dihadapi perusahaan selama mana pandemi Covid-19niscaya akan tumbuh jika relasi antara pengusaha dan pekerja berkembang secara personal. Bagaimana pendapat Anda? (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.