Sebelum Invansi Inggris, Raffles Kirim Mata-mata ke Cirebon

oleh -101 views
Thomas Stamford Raffles: The History of Java (Wikimedia)
Thomas Stamford Raffles: The History of Java (Wikimedia)

CARUBAN NAGARI-Pasukan Inggris mendarat di tanah Jawa pada 4 Agustus 1811. Akan tetapi, Inggris baru efektif menguasai Jawa setelah Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Jan Willems Janssens menyerahkan diri di Salatiga, 18 September 1811. Arkian, secara resmi, Thomas Stamford Raffles didaulat menjadi Letnan Gubernur Pulau Jawa dan Wilayah-wilayah Jajahan Lainnya (Lieutenant-Governor of Java and Its Dependencies).

Meskipun demikian, Raffles sudah tahu banyak ihwal tanah Jawa. Soalnya, sejak 19 Oktober 1810, ia ditugaskan oleh Lord Minto (gubernur jenderal East India Company di Benggala, India) sebagai wakil gubernur jenderal untuk urusan dengan negeri-negeri Melayu (Agent to Governor-General with the Malay States). Tugas itu diberikan sebagai bagian dari rencana Lord Minto untuk menduduki Jawa, setelah Mauritius dan Bourbon.

Untuk memaksimalkan tugas tersebut, Raffles merekrut sejumlah mata-mata (selain para juru tulis) dan bertindak sebagai plenipotentiary (utusan yang berkuasa penuh). Para mata-mata itu ditugaskan untuk menyelisik kekuatan militer Prancis-Belanda di Jawa.Mereka juga diminta untuk melaporkan kondisi kerajaan-kerajaan pribumi di serata Nusantara. Dari Jawa, Raffles beroleh informasi detail, termasuk jumlah dan komposisi kekuatan militer. Informasi lainnya adalah mengenai posisi benteng serta rencana pertahanan yang dibuat oleh Herman Willem Daendels (dan penerusnya, Jan Willem Janssens).

Dikutip dari Letters of Sincerity: The Raffles Collection of Malay Letters (1780-1824) A Descriptive Account with Notes and Translation. Kuala Lumpur: The Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Disebutkan, Raffles merekrut sejumlah mata-mata lokal, seperti Sayid Zain (masyhur sebagai Tengku Pangeran Sukma Dilaga; dari Siak, Riau), Tengku Raden Muhammad dan Sayid Abu Bakar Rum (kerabat dekat Sultan Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin), Haji Muhammad Ali (dari Mataram), Syeikh Ali (dikirim ke Kerajaan Sambas, Kalimantan), serta Tambi Ismail (dikirim ke Kerajaan Pedas, Tanah Rembau, Riau). Terdapat pula beberapa mata-mata berkebangsaan asing, seperti David Macdonald, John Scott, Charles Tait, William Greigh, dan Letnan Smith.

Tugas untuk menyelisik situasi di Nusantara diberikan kepada para mata-mata lokal. Sementara mata-mata berkebangsaan asing ditugaskan untuk mempelajari rute-rute laut –sekaligus memilih jalur terbaik– menuju Jawa. Mereka juga bertugas menemani para agen lokal mengunjungi negeri-negeri Melayu. Berdasarkan laporan yang diterima beberapa bulan sebelum pendudukan, Raffles menyimpulkan bahwa VOC telah menjalankan administrasi yang sangat buruk di tanah Jawa.

Hal itu, salah satunya, bisa dilihat dari apa yang diberlakukan terhadap provinsi subur bernama Cirebon. Menurut Raffles, seperti dicatat oleh Boulger (1897: 114-115), Cirebon merupakan provinsi yang –secara finansial– selalu mengecewakan Pemerintah Belanda. Padahal, dalam kenyataan, para sultan Cirebon rutin menyetorkan kopi dan berbagai produk lain –yang tentu saja diperoleh dari rakyat–kepada residen. Melalui sistem ini, residen Cirebon beroleh penghasilan 80.000-100.000 dolar saban tahun.

Di lain sisi, dari tahun ke tahun, para sultan dimiskinkan. Tak heran jika kemudian pemberontakan pecah pada tahun 1800. Penyebab utamanya, rakyat tak lagi kuat menerima tekanan dari para sultan. Apalagi, mereka menyaksikan kenyataan bahwa para sultan dan pejabat kolonial memperlakukan orang-orang Cina dengan sangat istimewa. Menurut van Niel, sebenarnya, simpulan itu bermuara kepada ketidaksukaan Raffles terhadap sistem dagang yang dilakukan oleh VOC, yakni sistem merkantilis dan bersifat monopolistik.

Dilansir dari Nederlansch-Indisch Plakaatboek 1602-1811. Vijftiende Deel (1808-1809). Batavia/’s Hage: Landsdrukkerij/M. Nijhoff, bentuk mutakhir praktik pemiskinan terhadap para sultan di Cirebon itu diberlakukan oleh Herman Willem Daendels, seiring dengan diterbitkannya Reglement op het Beheer van de Cheribonsche landen (Peraturan tentang Pengelolaan Wilayah Cirebon) pada 2 Februari 1809.

Dalam Ketentuan Umum (Algemeene Bepalingen) disebutkan bahwa wilayah Cirebon dibagi menjadi dua prefektur. Pertama, Sulthans-landen, mencakup wilayah utara yang kini diduduki oleh Kesultanan Cirebon (termasuk Gebang). Kedua, Cheribonsche Preanger-landen, mencakup wilayah Kabupaten Limbangan, Sukapura, dan Tanah Galuh. Daendels menyerahkan pengelolaan tiap-tiap Peraturan tersebut terdiri atas: Ketentuan Umum (6 pasal); Bagian Pertama, Perihal Prefek (32 pasal); Bagian Kedua, Perihal Para Sultan, Bupati, dan Pemerintahan Daerah Lebih Lanjut (31 pasal); Bagian Ketiga, Perihal Pajak, Kerja Pengabdian, dan Kewajiban-kewajiban Lain Penduduk Pribumi (16 pasal); Bagian Keempat, Perihal Pengadilan Negeri (11 pasal); Bagian Kelima, Perihal polisi, Pembuatan Jalan, dan Layanan Pos (31 pasal). prefektur tersebut kepada seorang prefek.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 1 Bagian Kedua, ketiga sultan di Cirebon dianggap dan diperlakukan sebagai pegawai Yang Mulia Raja Belanda. Secara struktural, mereka berada langsung di bawah prefek. Atja menyebutkan bahwa ketiga sultan di Cirebon itu kemudian dianugerahi jabatan hoofd-regent atau wedana. Meskipun demikian, ketiga sultan di Cirebon tetap diperkenankan untuk menggunakan tanda-tanda kebesaran dan tata cara penghormatan yang selama ini berlaku di lingkungan kesultanan. Itu dimaksudkan untuk menjaga citra para sultan di mata rakyat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.