Mencari Terang Petengnya Sultan Matangaji (Bagian Kedua)

oleh -69 views
Kraton kasepuhan, Sitinggil Tahun 1912 (KITLV)

SITUS Matangaji belakangan ini menjadi perbincangan hangat setelah dirusak oleh pemilik lahan. Menurut pemiliknya, Situs Matangaji menjadi ritus yang bertentangan dengan agama Islam. Karena itu Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Cirebon tidak dapat merekomendasikan sebagai tinggalan cagar budaya karena kondisinya telah tertimbun tanah dan rusak parah.

Tanggal lahir dan wafat Sultan Matangaji (dalam naskah tertulis Gusti Sinuhun Aji) sampai saat ini pun masih belum diketahui. Namun untuk masa kepemipinannya, satu sumber menyebutkan, ia memimpin sekitar 13 tahun, dari tahun 1773 sampai tahun 1786.

Jika memang demikian, berarti masa pemerintahannya mengalami banyak pergantian gubernur jenderal, dari Petrus Albertus van der Parra (1761-1775), Jeremias van Riemsdijk (1775-1777), Reinier de Klerk (1778-1780), hingga Willem Arnold Alting (1780—1797).

Perihal tersebut berbeda dari penjelasan dalam naskah Babad Darmayu, baik koleksi Dalang Ahmadi, Rafan Hasyim, maupun koleksi Bambang Irianto (berupa suntingan teks, asal naskah dari Haurgeulis Indramayu). Masa pemerintahan Sultan Matangaji berasamaan dengan pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (18-8-1811).

Di dalam naskah, nama Daendels terkadang tertulis “Dhendheles”, terkadang juga “Dangeles”. Ia digambarkan sebagai sosok yang tegas, berani, dan suka membantu negara-negara yang kesusahan. Ciri-ciri
fisiknya berbadan besar, tinggi, dan berkulit putih.

Kedudukan Daendels dimata penduduk pribumi juga begitu terhormat (paling tidak yang tertulis dalam naskah): Gusti Kanjeng Raden Kumpeni,
Gusti Gupernur Djéndral, dan Djeng Tuwan Agung Gupernur. Kedatangan Daendels ke tanah Jawa membawa dua misi, yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak direbut Inggris serta memperbaiki sistem administrasi negara.

Pada masanya, di Cirebon terdapat tiga kekuasaan, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Penguasa kerajaan dilarang menggunakan gelar sultan, hanya diperbolehkan menggunakan gelar pangeran. Daendels juga mengeluarkan banyak keputusan yang dianggap merugikan pihak
keraton, misalnya harus menanggung kerugian akibat pemberontakan (Bagus Sidong), perubahan struktur pemerintahan (diserahkan kepada residen Cirebon).

Dua kebijakan tersebut sama dengan yang diuraikan dalam cerita Babad Darmayu. Ketika Daendels mengerahkan 300 serdadu Batavia dibawah kepemimpinan Tuan Deler, untuk menaklukan pasukan Bagus Rangin di Pamayahan Indramayu, Dalem Darmayu (Bupati Indramayu) Raden Semangun yang harus mengganti seluruh biaya perang. Jabatan Dalem Darmayu juga dihilangkan oleh Daendels, tepatnya masa Raden Krestal, putra Raden Semangun.

(bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.