Jawa Dikuasai Belanda, Perancis Kirim Daendels Bangun Jalan Raya, Upah Pekerja Dikorupsi Penguasa Lokal?

oleh -85 views
Jalan Raya Pos Anyer Panarukan (Tropenmuseum)

CARUBAN NAGARI-Ong Hok Ham dalam buku Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong, bahwa para petani sering menjadi target penyelewangan oleh para penguasa. Sejarawan dari Universitas Indonesia Djoko Marihandono dalam jurnalnya Upaya Pemberantasan Korupsi di Hindia Timur, menyebutkan bahwa pada era VOC pejabat pemerintah tinggi (Hooge Regeering) banyak yang merangkap jabatan.

Permasalahan lain selain secara administrasi, mental pejabat Hindia Timur sangat lemah akibat gaji yang minim, sehingga mencari dana gelap lainnya. Akibatnya, gubernur jenderal di sidang Dewan Hindia (Raad van Indie) sering diserang oleh pemerintah Belanda karena sering menerima suap dan melakukan tindak korupsi. 

Walaupun VOC sendiri, menurut The Archieve of The Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta) oleh Nationaal Archief The Hague bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, sempat melakukan pemberantasan korupsi dengan membentuk komisi khusus (Hoge Commissie) yang bertugas memeriksa dan menyelesaikan skandal administrasi. 

Korupsi yang sering terjadi pada era VOC inilah yang mengakibatkan kongsi dagang terbesar di dunia tersebut bangkrut, dan sempat diejek publik sebagai Vergaan Onder Corruptie (hancur karena korupsi). Pengutusan Daendels tidak lain menurut Marihandono, selain memperbaiki juga memodernisasi administrasi Hindia Timur saat Belanda sendiri diduduki oleh kekuasaan Perancis pasca Revoluis Perancis. 

Napoleon Bonaparte “Napoleon Bonaparte memerintahkan kepada Raja Belanda Louis Napoleon saat itu untuk mencari calon gubernur jenderal di Hindia Timur yang dapat menjaga martabat Prancis,” tulisnya. “Sebelum keberangkatannya ke pulau Jawa, Daendels menerima surat keputusan pengangkatan dirinya menjadi gubernur jenderal pada tanggal 28 Januari 1807.”

Sejarawan Bernard Hubertus Maria Vlekke, dalam Nusantara: A History of the East Indian Archipelago menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal Daendels, meskipun mengembangkan taktik pencegahan tindak korupsi, tapi justru ialah yang secara terang-terangan menyalahgunakan jabatan.

Vlekke menulis, bahwa Daendels telah merampas berbagai aset pemerintah kolonial seperti rumah peristirahatan di Bogor yang ia jual kepada gubernur jenderal setelahnya, Janssens, dengan keuntungan sebesar f900.000.

Kelemahan Daendels dalam regulasi anti korupsinya juga disebutkan oleh Peter Carey dalam Daendels dan Ruang Suci Jawa, bahwa perubahan yang dibawanya menjadikan Hindia Timur sebagai rechstaat (negara hukum) hanya menguntungkan kolonial, bukan untuk pribumi.

Sementara itu, dikutip dari laman situs Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Jalan Raya Pos mulai dibangun oleh Gubernur Jenderal pertama Hindia Belanda, Herman Willem Daendels pada tahun 1808. Demi kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di Ujung Barat Jawa Barat ke Panarukan di Ujung Timur Jawa Timur (kira-kira 1000 km).

Jalan raya ini menghubungkan kota-kota yang ada di pedalaman Pulau Jawa. Pada jarak 15 km, 30 km dan paling jauh 60 km didirikan kota-kota untuk mencapai kota yang lebih besar berikutnya. Sebagai contoh adalah Kota Sumedang, Majalengka, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan jarak tempuh ideal untuk kuda dapat berjalan yaitu sekitar 15 km. Setiap 15 km kuda tersebut akan istirahat atau diganti dengan kuda yang baru.

Tidak banyak arsip ditemukan mengetahui besarnya dana dalam pembuatan jalan pos yang jaraknya 600 pal (kurang lebih 1.000 km) ini. Pemerintah Daendels kala itu hanya menyediakan dana sebesar 30.000 ringgit (1 ringgit atau rijksdaalder = 2,40 gulden yang dalam pelaksanaannya habis digunakan untuk membangun jalan rute Batavia-Buitenzorg (Jakarta-Bogor). Sementara pembangunan rute Buitenzorg sampai Kandanghaur (di Barat Cirebon) digunakan uang kertas kredit yang dikeluarkan Daendels.

Dalam pembangunan tahap pertama jalan rute Buitenzorg-Kandanghaur yang medannya cukup berat, setiap pekerja diberikan uang sebesar sebesar 4 ringgit sebulan ditambah dengan 4 gantang dan garam. Uang ini diserahkan kepada para Bupati yang memimpin pekerja proyek itu.

Kelanjutan proyek yang menyusuri pantai utara Pulau Jawa sampai ke Panarukan disepakati bersama antara Gubernur Jenderal dan para Bupati pribumi, seperti tertuang dalam resolusi Gubernur Jenderal tanggal 1 September 1808, disertai dengan instruksi bagi para Bupati.

Sementara itu, dikutip dari penelitian Endah Sri Hartatik dalam jurnal ‘Paramita: Historical Studies Journal, 26 (2), 2016’, disebutkan bahwa setelah pembangunan jalan tersebut sampai di wilayah Karangsamboeng yang merupakan wilayah kesultanan Cirebon diperlukan negosiasi terlebih dahulu untuk membebaskannya. Selain itu, keuangan tidak cukup untuk membayar upah pekerja jalan serta perbaikan jalan tersebut.

Setelah negosiasi dengan Sultan Cirebon berhasil, maka pembangunan jalan raya tersebut dilanjutkan sampai ke Losari. Karena adanya kesulitan dana tersebut, Daendels mengumpulkan semua penguasa termasuk para bupati yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 25 Mei 1808 di rumah dinas Residen Semarang di Jalan Bojong untuk meneruskan rencana pembangunan jalan raya dari Cirebon hingga Surabaya.

Kesulitan yang dialami tersebut membuat pemerintah kolonial memberikan hak penuh pembangunan jalan raya pos tersebut diserahkan kepada penguasa pribumi dengan menggunakan tenaga kerja wajib/heerendiesten. Inilah sistem kerja paksa itu.

Berdasarkan arsip yang ada, pembangunan jalan pos, di Jawa telah menelan korban sebanyak 30.000 orang. Kerja paksa dilakukan oleh para budak atau mereka yang melakukan tindak pidana. Mereka dirantai kaki tangannya. Kerja wajib dilakukan sebagai bentuk pengabdian dari kawula kepada gustinya. Kerja wajib tidak terkait dengan hukuman, melainkan ditetapkan dalam batas waktu tertentu untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Kerja wajib berlaku bagi semua warga pria dewasa yang sehat badannya.

Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintahan Daendels memang sempat mengeluarkan anggaran untuk membayar upah pekerja Jalan Raya Pos. Namun, sistem kerja paksa juga diterapkan oleh Daendels ketika anggaran untuk pembangunan jalan ini tak lagi mencukupi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *